ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PA BITUNG TENTANG POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTERI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam memberi izin Poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam Putusan Pengadilan Agama Bitung No.104/Pdt.G/2021/PA.Bitg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bitung. Data yang telah berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif, Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim terbagi menjadi 2 macam pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan KHI pasal 57, secara tekstual dalil yang diajukan pemohon tidaklah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang- undang nomor 1 Tahun 1974 dan KHI dan tidak dapat dimaksudkan ke dalam alasan alternatif “istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri’, tetapi di terima permohonan pemohon dengan pertimbangan suami sudah mendapatkan izin dari istri dan atasan serta suami sanggup berlaku adil. Pertimbangan non yuridis adalah pemohon mengajukan izin poligami karena istri tidak menjalankan kewajibannya secara maksimal yaitu tidak bisa ikut ke Kotamobagu dan tetap tinggal di Bitung untuk mendampingi anak-anaknya yang masih sekolah di Bitung. Sementara termohon menginginkan ada pendamping yang sah yang dapat menemani Pemohon ke tempat-tempat tugas yang jauh dari Bitung, di samping itu di dalam persidangan Pemohon menyatakan niatnya ingin membantu ekonomi calon isteri kedua Pemohon yang mana hanya seorang janda cerai yang tidak memiliki pekerjaan dengan membiayai 4 orang anak yang diperoleh dari pernikahan terdahulu