Pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan telah diatur dalam UU PTUN. Setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahanan, hal ini juga turut diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, namun terdapat perbedaan dalam pengaturan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, pengaturan untuk hukum materil berpedoman kepada UU Administrasi Pemerinta...
Studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015 mengenai perkara sengketa Tata Usaha N...
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan ad...
Kehadiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwasanya telah me...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Perkembangan peradilan administrasi pascailahirnya UndangUndang Administrasi Pemerintahan sebagai pe...
Hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dal...
Upaya administrasi merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap tindakan hukum Badan atau Pejaba...
Skripsi ini membahas tentang kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama akibat pengatura...
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepen...
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik deng...
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik deng...
Pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah di...
Pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah di...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya lem...
Studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015 mengenai perkara sengketa Tata Usaha N...
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan ad...
Kehadiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwasanya telah me...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Perkembangan peradilan administrasi pascailahirnya UndangUndang Administrasi Pemerintahan sebagai pe...
Hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dal...
Upaya administrasi merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap tindakan hukum Badan atau Pejaba...
Skripsi ini membahas tentang kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama akibat pengatura...
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepen...
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik deng...
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik deng...
Pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah di...
Pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah di...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya lem...
Studi kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 678 K/TUN/2015 mengenai perkara sengketa Tata Usaha N...
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan ad...
Kehadiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwasanya telah me...