PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN LIAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI

ABSTRAK Maliki Nuramdhani (2023) : Pelaksanaan penertiban bangunan liar berdasarkan ‎Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun ‎ ‎2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih banyak ditemukan bangunan liar yang berada di ruas jalan sepanjang jalan Air Hitam, Kota Pekanbaru. Bangunan liar tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru, bentuk dari bangunan ini baik yang nonpermanen sampai permanen yang berada di bahu jalan seperti bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu atau non permanen yang sengaja dibuat oleh pedagang untuk berjualan dan hal ini melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini berbentuk penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan permasalahan penelitian secara deskriftif dan analisis. Penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan masalah. Hasil dari Penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan perauran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 mengenai penertiban bangunan liar yang berada di bahu jalan di Kota Pekanbaru di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja, dengan berkordinasi dengan instansi terkait sudah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021. Mekanisme yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi, teguran secara lisan, teguran dengan mengeluarkan surat peringatan dan kemudian melakukan pembongkaran secara paksa terhadap pelaku pelanggaran seperti yang di atur dalam Peraturan Daerah tersebut. Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 dalam mengatasi bangunan liar di bahu jalan yakni kurangnya kepatuhan hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang mengaangap apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar serta perlawanan masyarakat seperti memblokir jalan, protes hingga melakukan demonstrasi sehingga peraturan yang ada tidak bisa di terapkan dengan baik oleh Satpol PP. Selain itu, kurangnya SDM di dalam Satpol PP sehingga membuat pengawasan dan penertiban sulit dilakukan oleh Satpol PP serta ada kepentingan politik dafi oknum oknum tertentu yang nelakukan intervensi terhadap Satpol PP tersebut. Kata Kunci: Bangunan Liar, Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daera