PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KOTA PEKANBARU

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan pranata di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Tugas utama dari BAPAS yaitu menangani klien dewasa dan klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) lalu melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak, membimbing, membantu dan mengawasi. Namun pada faktanya hal tersebut tidak dilaksanakan kepada seluruh anak yang berhadapan dengan hukum Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data Primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru Meliputi Tahap pra ajudikasi, Tahap ajudikasi, dan Tahap pasca ajudikasi yang belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembimbingan, karena pendampingan dan pembimbingan hanya dilaksanakan dengan cukup baik pada tahap pasca ajudikasi. Faktor yang mempengaruhi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Terhadap Anak Yang berhadapan dengan hukum terdapat banyak faktor yaitu koordinasi yang kurang antar instansi, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sulit dalam penerapan dan budaya Hukum masyarakat yang beranggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman. Kata kunci : Pendampingan, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, BAPAS Kota Pekanbar