IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ABSTRAK Muhammad Ihsan (2023): Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum yang mana untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, dalam pelaksanaan peraturan daerah ini terkait bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di Kabupaten Rokan Hulu belum maksimalnya pemerintah dalam penyelenggaraan bantuan hukum tersebut. Dalam pasal 3 berbunyi “menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu”, namun pelaksana peraturan daerah ini khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu, apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu, terdapat aturan pelaksanaannya yang diatur dalam PERBUP Rokan Hulu Nomor 55 tahun 2018 tentang pelaksanaannya PERDA tersebut. Dalam pelaksanaannya penerima bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, telah terlaksana namun belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah ini. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat proses bantuan hukum, seperti keterbatasan anggaran terkait penyelenggaraannya, kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat, dan pola pikir masyarakat apabila ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang besar. Perspektif fiqh siyasah tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu dikaji dalam Siyasah Tanfidziyyah yakni pelaksanaan politik perundang-undangan. Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Hukum, Fiqh Siyasa