ANTARA PANCASILA DAN KULLIYYAT AL-KHAMS (Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat dan Bernegara)

ABSTRAK Nama : Robithoh Alamhadi Faisal NIM : 31790515814 Judul : ANTARA PANCASILA DAN KULLIYYAT AL-KHAMSH (Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat Dan Bernegara) Di negeri yang mayoritas beragama Islam ini belum banyak diantara kita yang menyadari, apalagi berani meyakini, bahwa Pancasila adalah Islami (Islam). Sungguhpun Pancasila adalah produk budaya nusantara, yang dirumuskan oleh tokoh muslim dan pimpinan bangsa ini. Akibatnya umat Islam dalam beragam mazhab dan afiliasi ormas dan politiknyapun tidak serta merta menjadikan Pancasila sebagai “mazhab”nya. Banyak diantara mereka yang merasa dan bahkan meyakini ketidakabsahan Islamnya bila tidak menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Padahal dalam sejarah perkembangan Islam ada banyak mazhab pemikiran dalam ranah fikih, teologi dan tasawuf. Beragam mazhab ini lahir sebagai bentuk kebebasan dalam mengiterpretasikan nash Al-Qur’an dan Sunnah. Lahirnya beragam mazhab itu tidak lepas dari konteks sosio kultural dan sosio historisnya. Dalam konteks kebangsaan dan kebhinekaan di negara Indonesia ini, Al-Qur’an dan Sunnah walaupun sebagai sumber utama umat Islam tidaklah dijadikan sebagai dasar negara (Undang-Undang Dasar). Ini karena Al-Qur’an, khususnya yang ketika dijadikan dasar negara akan memunculkan banyak penafsiran. Bisa jadi penafsiran tekstual (dapat mendominasi dan dipaksakan), padahal penafsiran itu sendiri tidaklah bersifat mutlak benar (absolut) tetapi nisbi (relatif). Akibatnya penafsiran yang dipaksakan itu justru tidak mencerminkan substansi Kitab Suci berupa keadilan dan kerahmatan. Masalah Pancasila dalam kaitannya dengan muatan keislaman menarik untuk dikaji dari sudut pandang dan pendekatan ushul fikih. Dalam kajian Ushul Fikih (Epistimologi Hukum Islam), teori al- Kulliyat al-Khams dapat diterapkan ke dalam Pancasila. Telah maklum bahwa ulama sepakat terhadap apa yang dikenal sebagai al-Kulliyat al-Khams sebagai bagian dari Maqaashid Syari’ah (Tujuan Ajaran/Hukum Islam). Al-Kulliyat al-Khams dapat diartikan sebagai Panca Prinsip Universal/Hak Asasi Manusia (Human Rights) mencakup lima perlindungan. Penelitian ini mengenai kesesuaian Pancasila terhadap maqashid syariah. Penelitian yang dipilih adalah penelitian doktrinal, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma dan kaidah dari pemikiran-pemikiran ahli hukum atau ulama serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum doktrinal dalam hal ini digunakan beberapa pendekatan; pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan kasus/fenomena (case approach). Pendekatan kasus mengkaji ratio decidendi (pertimbangan hukum atau reasoning), pemikiran-pemikiran ahli hukum/ulama tersebut dapat dijadikan referensi bagi ketajaman analisis yang akan dilakukan. Al-Kulliyat al-Khams itu tercermin jelas dalam Pancasila. Perlindungan agama (hifzh al-din) tercermin dalam Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa. Perlindungan jiwa (hifdz al-nafs) tercermin dalam Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Perlindungan keturunan (hifdz al-nasl) tercermin dalam Sila Ketiga: Persatuan Indonesia. Perlindungan akal (hifdz al-aql) tercermin dalam Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Perlindungan harta (hifdz