PERANAN KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU TERHADAP PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 PASAL 30 AYAT 3 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ABSTRAK Siti Raudhatul Aqmal Harahap, (2023): Peranan Kejaksaan Negeri Pekanbaru Terhadap Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 3 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Kasus mengenai penyimpangan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di Indonesia sudah ada terjadi. Seperti di daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2019 ada sebanyak tiga aliran yang menyimpang terdeteksi. Rumusan masalah penelitian ialah peranan kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat berdasarkan undang-undang momor 16 tahun 2004 pasal 30 ayat 3 dan bagaimana dalam perspektif fiqh siyasah peranan kejaksaan negeri Pekanbaru terhadap pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap pengawasan aliran kepercayaan dan Airan keagamaan dalam masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 3 dan untuk Mengetahui Peranan Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap pengawasan aliran kepercayaan dan airan keagamaan dalam masyarakat dari tinjauan fiqh siyasah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan populasi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pekanbaru berjumlah 1 orang dan Kepala Sub Seksi Intelijen berjumlah 1 orang serta Tim Koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat 1 orang dengan sampel 3 orang. Teknik pungumpulan data penelitian ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini bahwa Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam menjalankan peranan dan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai perubahan dan pembahasan pasal dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 3 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia melakukan Upaya pencegahan terjadinya aliran sesat dalam masyarakat dengan secara preventif dan secara represif. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:225/A/JA/06/2001 Tanggal 1 Juni 2001 adanya larangan penindakan lanjutan terhadap aliran sesat tersebut dan tidak adanya hukum khusus yang mengatur pelaku aliran sesat, oleh karena itu peranan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam Pakem belum optimal terlaksanakan. Di dalam pandangan Fiqh Siyasah peranan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat belum sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yang disebut dengan al-amr bi al-ma‟ruf wa al-nady „an al-munkar (menyuruh orang agar berbuat baik dan melarang orang agar berbuat yang jahat). Prinsip pelaksanaan hukum serta juga tugas dan peranan dari Tim Koordinasi Pakem Kejaksaan Negeri Pekanbaru belum sejalan dengan konsep Ulil Amri, wilayatul al-hisbah dan maqasid syariah yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengawasi dan mengadili pelanggar agar terwujudnya kemaslahatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Pekanbaru belum sesuai dalam menjalankan peranannya berdasarkan apa yang ada pada Fiqh Siyasah. Kata Kunci: Kejaksaan, Aliran Kepercayaan, Aliran Keagamaan, Perspektif Fiqh Siyasa