PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai badan yang ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika harus dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi di lapangan sebagaimana halnya BNN Kota Payakumbuh seperti yang digambarkan di atas belum dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan, maka rehabilitasi yang dilakukan belum dapat dikatakan berhasil karena belum dapat menampung pecandu dan melakukan rehabilitasi secara sempurna sesuai dengan amanah undang-undang. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, dan apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara sistematis dan jelas mengenai penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, antara lain adalah dengan memberikan dukungan untuk melakukan kegiatan positif, melakukan pemeriksaan, melakukan pelatihan, melakukan bimbingan, melakukan pemulihan fisik, melakukan bimbingan konseling, memberikan persamaan hak dalam kehidupan, pemulihan kehidupan sosial, pemulihan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, membentuk kemandirian, dan melakukan pemulihan lanjutan. Kegiatan rehabilitasi tersebut tidak semuanya dapat dilakukan secara maksimal, karena masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dilakukan pembenahan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh, antara lain adalah kekurangan sumber daya manusia, terutama tenaga ahli kesehatan dan psikiater, kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung program rehabilitasi seperti ruangan medis, ruangan konseling dan sebagainya, layanan kesehatan yang belum maksimal karena kekurangan peralatan medis, serta masih minimnya ketersediaan dana atau anggaran. Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, BNN Kota Payakumbuh