PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis tentang kasus Illegal Fishing yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan alat-alat dan juga bahan yang dilarang oleh UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan tidak adanya penegakan hukum yang jelas terhadap pelaku Illegal Fishing sesuai dengan peraturan yang ada. Masalah yang ingin peneliti lihat dalam penelitian ini yakni Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Illegal Fishing di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku Illegal Fishing di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Illegal Fishing di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku Illegal Fishing di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi penegakan hukum dan apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu Seksi UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III, Kepala Polisi Air Kabupaten Rokan Hilir dan Nelayan. Adanya Populasi dan sampel dalam penelitian ini dan menggunakan mekanisme purposive sampling, yakni menggunakan informan. Penelitian ini merupakan yang dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan secara maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi, minimnya pengetahuan masyarakat terkait aturan tentang Illegal Fishing, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pemberian sanksi yang kurang tegas dan kurang efektifnya koordinasi antara Satpol Air dengan UPT Pengendalian Kelautan Wilayah III. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir ini dibatasi oleh beberapa faktor diantaranya kepemimpinan, pengawasan, komunikasi dan perintah, sehingga kasus Illegal Fishing di Kabupaten Rokan Hilir masih saja terjadi. Dan belum adanya upaya yang bisa dilakukan Satpol Air dengan UPT Pengendalian Kelautan Wilayah III untuk meningkatkan penegakan hukum terkait Illegal Fishing di wilayah Kabupaten Rokan HIlir. Kata Kunci: Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Kabupaten Rokan Hili