PENEGAKAN HUKUM PIDANA ATAS BARANG IMPOR PAKAIAN BEKAS YANG TIDAK MELALUI BEA CUKAI DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

ABSTRAK Mulyadi (2023) : Penegakan Hukum Pidana Atas Barang Impor Pakaian Bekas Yang Tidak Melalui Bea Cukai Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Tindakan penyelundupan pakaian bekas merupakan salah satu masalah serius yang harus ditindak sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, namun faktanya masih banyak pakaian bekas di perdagangkan di Tembilahan, dengan terjadinya kasus penyelundupan pakaian bekas yang ditangkap oleh petugas bea cukai tembilahan, namun kasus tersebut tidak masuk kedalam proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil dikarenakan barang hasil penangkapan dimusnahkan sebelum dilakukan penyidikan, tentu ini belum sesuai dengan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui penegakan hukum pidana atas barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai, dan faktor hambatan penegakan hukum pidana atas barang impor pakaian bekas yang tidak melalui bea cukai di Direktorat Jendral Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis peneltian ini adalah hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan analisis data kualitatif kemudian penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam menjalankan kewenangannya Direktorat Jendral Bea Cukai Tembilahan masih belum maksimal, secara preventif dan reprensif. Saat Ini Direktorat Jendral Bea Cukai Tembilahan kurang efektif dalam melakukan patroli yang hanya dilakukan 2 kali sebulan, dan bea cukai tembilahan dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku penyelundupan pakaian bekas sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun hambatan yang dialami diantaranya; kurangnya aparat/pegawai bea cukai yang belum sebanding dengan luasnya daerah pabean, dan keterbatasan kendaraan kapal laut untuk melakukan patroli untuk melakukan pencegahan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Kata Kunci: Penegakan hukum pidana, Barang impor, Pakaian Beka