The Legal Protection of The Spiritual Rights of Muslim Consumers in The Halal Industry Development Through Self-Declare

Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan dampak yang cukup krusial bagi Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat dalam Pasal 4A UU No. 11 Tahun 2020 bahwasannya “pernyataan halal atau self declare” merupakan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal. Sehingga para pelaku usaha mikro kecil mendapatkan banyak kemudahan dari program pernyataan pelaku usaha tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep pelaksanaan self declare dan untuk menganalisis implementasi pemberlakuan program sertifikasi halal melalui self declare bagi perlindungan hak spiritual konsumen muslim di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian hokum doctrinal dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual, melalui teori spiritualitas dan konsep self declare . jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil kajian, dapat diketahui bahwasannya Seiring dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil, jaminan akan hak spiritual konsumen tersebut sudah direalisasikan dalam Undang Undang No 33 tahun 2014 tentang JPH dan beberapa turunan aturan perundang undangan dibawahnya. Hak atas produk halal merupakan hak spiritual konsumen muslim, yaitu hak atas produk yang sesuai dengan asas asas agama islam baik secara tersirat maupun tersurat. The end of the Government Regulation in Lieu Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation significantly changes the Halal Product Guarantee Law. The Indonesian Ulema Council is no longer authorized to issue fatwas on products filed under the Self Declare program. The transition from the Fatwa Commission to the Fatwa Committee, whose members are academics and ulama, as well as the accelerated halal certification program for institutions under the Ministry of Religion, may provide opportunities for violations for both business actors and PPH assistants, potentially affecting the spiritual rights of consumers. This article examines the government's strategy for promoting the halal business through self-declaration and comprehending the notion of ensuring Muslim customers' spiritual rights in the self-declare halal certification program. This normative legal research article has a conceptual, statutory, and case approach. This research is classified as library research since it relies on library materials as a normative legal research data source. According to the study's findings, the self-declare program is one of the government's methods for achieving 10 million halal certificates by 2024. However, this program needs further evaluation, particularly in terms of supervision. If PPH assistants and business actors apply the provisions of the Law, the spiritual rights of consumers as part of their religious rights granted by the Constitution can be fulfilled