Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaran Republik Indonesia

Article 168 paragraph (2) Law no. 7 of 2017 states that elections to elect members of the People's Legislative Assembly, provinces, and the People's Representative Council, district/city People's Representative Councils are carried out with an open proportional system. Each party may nominate more than one candidate so that it can result in competition between members within one party. However, in reality, problems regarding the general election system raise pros and cons regarding the implementation of the general election system. Everyone has agreed in full that viewing the Open Proportional System is a very democratic electoral system, because it involves the Indonesian people widely in selecting their representatives who will sit in the DPR, district/city and provincial DPRDs. This is related to the judicial review of Law Number 7 of 2017 concerning Elections to the Constitutional Court. This study aims to explain the Open Proportional General Election System in the constitution of the Republic of Indonesia. To explain the factors that influence the implementation of an open proportional election system in the constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: general election, first time voters Abstrak:Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai. Namun pada kenyataannya, Permasalahan mengenai sistem pemilihan umum menimbulkan pro dan kontra tentang penerapan sistem pemilihan umum. Semuanya telah bersepakat secara utuh bahwa memandang Sistem Proporsional Terbuka adalah sebuah sistem pemilu yang sangat demokratis, karena sangat melibatkan secara luas masyarakat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini berkaitan dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia Untuk Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem proporsional terbuka dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kata Kunci: Sistem Pemilihan Umum; Pemilih Pemula