Optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan kehormatan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menegakkan tata tertib dan kode etik dewan perwakilan rakyat daerah (studi pada dprd kabupaten kudus)

Salah satu isu terpenting hasil demokrasi dalam pentas ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga perwakilan rakyat daerah yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya secara simultan, proporsional, dan berkelanjutan. Pada kenyataannya pelaksanaan fungsi DPRD tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan suatu lembaga pengawasan guna menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD. Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap diharapkan dapat menjamin tegaknya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD. Penelitian ini memfokuskan pada alasan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam menegakkan tata tertib dan kode etik DPRD, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan Badan Kehormatan DPRD, agar Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kudus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan tata tertib dan kode etik DPRD. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan non doctrinal atau yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka dengan lokasi penelitian di DPRD Kabupaten Kudus, metode penentuan sampel digunakan cara pusposif sampling, data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan atau sebab belum optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD adalah adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi perasaan ewuh pakewuh dan sikap subjektif, adanya pendapat di internal DPRD bahwa BKDPRD dapat bertindak atas dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik hanya berdasarkan pengaduan, unsur keanggotaan BKDPRD yang dipilih secara internal dari dan oleh anggota DPRD, dan pengaturan dalam Tata Tertib, Kode Etik, Tata Beracara BKDPRD yang kurang mendukung upaya penegakan Tata Tertib dan Kode Etik oleh BKDPRD Kabupaten Kudus. Faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD dan masyarakat, serta adanya campur tangan (intervensi) politik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh DPRD dan BKDPRD, agar BKDPRD Kabupaten Kudus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan tata tertib dan kode etik DPRD adalah mengubah Tata Tertib DPRD, Kode Etik DPRD, dan Tata Beracara BKDPRD Kabupaten Kudus, membentuk Panel Sidang Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, dan meningkatkan Kapasitas dan Integritas anggota BKDPRD Kabupaten Kudus dalam penegakan Tata tertib dan Kode Etik DPRD melalui Pelatihan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang BKDPRD