Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh wanita dalam peredaran narkotika

Berdasarkan data Kepolisan Reserse Demak tahun 2023 terlihat adanya perununan tersangka wanita yang merupakan kasus narkotika di Polres Demak ini menunjukkan langkah pencegahan sudah optimal, namun disisi lain perlu dianalisis apakah memang telah optimal dilakukan para penegak hukum serta apakah disebabkan adanya pemberian hukuman terhadap pengguna dan pengedar yang sudah tepat, atau karena adanya pembinaan/penanganan yang khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian Polres Demak sudah melakukan Kebijakan hukum pidana yang tepat yaitu meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya diberikan kepada si pelanggar. Sehingga dapat disimpulkan Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum Polres Demak yaitu Pertama adalah dengan dimulai dari himbauan – himbauan (preemtif),kedua tindakan pencegahan (preventif) dan yang ketiga dengan cara (represif) apabila dengan cara preemtif dan preventif tidak berhasil yang merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Selain berpedoman pada KUHAP dan undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penegakan hukum juga berpedoman pada peraturan Kapolri (Perkap) No.8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal yang melakukan tindak pidana narkotika seorang Wanita. Adapun perbedaan penanganan terletak pada Tindakan pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan badan dan Tindakan penahanan. Dengan demikian penegakan hukum dapat selaras dengan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia