Perlindungan hukum terhadap bank jateng sebagai kreditor dalam pemberian kredit kepada kontraktor yang mendapat proyek pekerjaan dari pemerintah daerah kudus

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Jateng Sebagai Kreditor dalam Pemberian Kredit Kepada Kontraktor yang Mendapat Proyek Pekerjaan dari Pemerintah Daerah Kudus” secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pembiayaan Kredit Modal Kerja kepada Kontraktor yang mendapat proyek pekerjaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus di Bank Jateng Cabang Kudus, dan menganalisis upaya Bank Jateng Cabang Kudus dalam penyelesaian masalah kredit dengan jaminan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontraktor. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode penentuan sampel secara purposive sampling. Metode pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan prosedur pembiayaan kredit kepada Kontraktor yang mendapat proyek dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus di Bank Jateng Cabang Kudus diawali dengan permohonan tertulis dengan jumlah kredit yang dicairkan maksimal 60% dari nilai pengajuan kredit serta dicairkan secara bertahap. Kebijakan Bank Jateng Cabang Kudus dalam memberikan fasilitas kreditnya dilakukan dengan prinsip 5C sesuai penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi). Upaya Bank Jateng Cabang Kudus untuk menyelesaikan masalah kredit dengan jaminan SPK ditempuh dengan cara rescheduling terhadap debitur yang memliki itikad baik, serta meminta agunan tambahan berupa sertipikat hak milik tanah dan bangunan dari debitur, sehingga mampu mengikat debitur agar tidak lepas dari kewajibannya melunasi hutan