Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan lambang kepalangmerahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan lambang kepalangmerahan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. PMI merupakan sebuah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, Pengaturan penggunaan lambang kepalangmerahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. 2. Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan lambang kepalangmerahan, Indonesia sebagai negara yang dalam...
Pajak merupakan kewajiban kepada seseorang atau sebuah badan sesuai pada Undang-Undang Dasar Negara ...
Setiap proses penegakan hukum pidana diawali oleh penyelidikan, kemudian penyidikan, atau dilakukan ...
Pelaksanaan sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sejauh ini yang menonjol hanya se...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk larangan dalam Undan...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Tesis ini berjudul: Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia. ...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pe...
Keberadaan tanah negara sebagai tanah yang bebas atau tidak dilekati oleh hak atas tanah apapun seri...
Pada Pemilu 2019 Bawaslu memiliki kewenangan baru yang bernama kewenangan ajudikasi, kewenangan ini ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penyidikan terhadap perkara ...
ABSTRAK Hak dipilih merupakan hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota badan permusyawarata...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap Lamba...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat dan tata cara memperoleh ke...
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang lingkungan hidup, apabila terjadi pencemaran atau ke...
Harmonisasi hukum sebagai proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menyel...
Pajak merupakan kewajiban kepada seseorang atau sebuah badan sesuai pada Undang-Undang Dasar Negara ...
Setiap proses penegakan hukum pidana diawali oleh penyelidikan, kemudian penyidikan, atau dilakukan ...
Pelaksanaan sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sejauh ini yang menonjol hanya se...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk larangan dalam Undan...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Tesis ini berjudul: Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia. ...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pe...
Keberadaan tanah negara sebagai tanah yang bebas atau tidak dilekati oleh hak atas tanah apapun seri...
Pada Pemilu 2019 Bawaslu memiliki kewenangan baru yang bernama kewenangan ajudikasi, kewenangan ini ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penyidikan terhadap perkara ...
ABSTRAK Hak dipilih merupakan hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota badan permusyawarata...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap Lamba...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat dan tata cara memperoleh ke...
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang lingkungan hidup, apabila terjadi pencemaran atau ke...
Harmonisasi hukum sebagai proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menyel...
Pajak merupakan kewajiban kepada seseorang atau sebuah badan sesuai pada Undang-Undang Dasar Negara ...
Setiap proses penegakan hukum pidana diawali oleh penyelidikan, kemudian penyidikan, atau dilakukan ...
Pelaksanaan sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sejauh ini yang menonjol hanya se...