Sinergitas pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maliku Mulia Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau

Penelitian ini dilatarbelakangi dari perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maliku Mulia setelah 10 tahun resmi menjadi desa definitif. Namun, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maliku Mulia masih belum menjawab kebutuhan masyarakat desa. Sinergitas dan hubungan kerja antara pemerintah desa dan BPD dinilai masih kurang. Hal ini terlihat dari beberapa masalah yang terjadi akibat kurangnya koordinasi dan komunikasi pemerintah desa dengan BPD. Oleh karena itu kajian ini di fokuskan pada sinergitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maliku Mulia dan problem dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maliku Mulia Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara pemerintah desa dan BPD berjalan cukup baik, namun koordinasi, komunikasi dan kepermimpinan antara pemerintah desa dan BPD belum maksimal. Beberapa permasalahan yang terjadi di desa disebabkan karena kurangnya koordinasi dan komunikasi pemerintah desa ke BPD. Pemerintah desa sebagai pengguna anggaran dinilai kurang transparan dan kerap menunda laporan. Kurangnya kesadaran serta kedisiplinan BPD untuk masuk kantor juga menjadi sebab lemahnya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. Terkait problem yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Maliku Mulia yaitu karena dana desa dan peraturan prioritas penggunaannya, selain itu akses jalan utama yang merupakan asset pemerintah kabupaten belum ada perkembangannya, yang membuat akses jalan masuk desa belum maksimal. Kurangnya kedekatan dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten mengurangi kesempatan masuknya pembangunan ke Desa Maliku Mulia. ABSTRACT The background of this study was the development of road infrastructure in Maliku Mulia Village, after ten years of officially becoming a definitive village. However, the road infrastructure development in Maliku Mulia Village has not yet answered the community's needs. The synergy and working relationship between the village government and the BPD is considered lacking. This can be seen in several problems due to the lack of coordination and communication between the village government and the BPD. Therefore this study focuses on the synergy of the village government and the Village Consultative Body (BPD) in the development of road infrastructure in Maliku Mulia Village and problems in the construction of road infrastructure in Maliku Mulia Village, Maliku District, Pulang Pisau Regency. This study used empirical legal research with a socio-legal approach. The study results showed that the synergy between the village government and the BPD was quite good. Still, the coordination, communication, and leadership between the village government and the BPD could have been more optimal. Some of the problems in the village were caused by a lack of coordination and communication between the village government and the BPD. As a user of the budget, the village government was considered less transparent and often delayed reports. The lack of BPD awareness and discipline to enter the office was also the cause of ineffective communication and coordination with the village government. It was related to the problems in developing road infrastructure in Maliku Mulia Village because village funds and regulations prioritized their use. Besides that, direct road access, an asset of the district government, still needs to be developed, making access roads into the village not optimal. The lack of closeness with local governments, both provincial and district, reduces the opportunity for development to enter Maliku Mulia Village