Perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan belum tercatat dalam penerbitan akta kelahiran di Kota Palangka Raya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penerbitan akta kelahiran bagi anak hasil nikah siri tanpa melampirkan dokumen pernikahan berupa akta nikah atau kutipan akta perkawinan dari kedua orang tua anak. Fokus masalah penelitian ini tentang fungsi akta kelahiran terhadap perlindungan anak dari pasangan nikah siri dan status anak dari pasangan nikah siri yang memiliki akta kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber data yang dikumpulkan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui literatur buku, artikel, jurnal dan Undang-Undang yang relevan. Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Fungsi akta kelahiran terhadap perlindungan anak hasil nikah siri adalah untuk penerbitan akta kelahiran sebagai bukti status sah seorang anak dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan, agar secara hukum materiil dapat diakui hukum administrasi kependudukan dan memiliki hak dalam hal administrasi lainnya serta sebagai bukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami istri. 2) Status Anak dari pasangan nikah siri yang memiliki akta kelahiran secara hukum dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (formil), tidak dapat diakui sebagai anak yang sah karena status dari kedua orang tua anak belum sah secara negara/tidak tercatat. Namun secara materiil, status anak hasil nikah siri yang memiliki akta kelahiran dikatakan sebagai anak yang sah karena adanya pengakuan secara sukarela dari orang tua anak melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri dan dinyatakan telah menikah pada Kartu Keluarga (KK). Dalam Hukum Islam, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warganya yang telah menikah baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat agar dicarikan kebijakan sebagai solusi guna melindungi hak-hak masyarakatnya. ABSTRACT This study is motivated by the regulation of the Minister of Home Affairs which regulates the issuance of birth certificates for children of siri marriage results without attaching a marriage document in the form of a marriage certificate or marriage certificate extract from both parents of children. The focus of this research is on the function of birth certificates to protect children from siri married couples and the status of children from siri married couples who have birth certificates. This study is a normative research. Sources of data collected using secondary data obtained through the literature of books, articles, journals and relevant legislation. The results of this study are 1) The function of the birth certificate to the protection of children siri marriage is to issue a birth certificate as proof of the legal status of a child of a married couple who have entered into marriage, in order to legally materially recognized population administrative law and have rights in other administrative matters as well as proof that the child is a biological child of a married couple. 2) The status of a child from a siri marriage partner who has a birth certificate legally and according to the applicable laws and regulations (formil), cannot be recognized as a legitimate child because the status of both parents of the child is not yet valid in the country/not recorded. However, materially, the status of siri's married child who has a birth certificate is said to be a legitimate child because of the voluntary recognition of the child's parents through a statement of absolute responsibility (SPTJM) the truth as a married couple and is declared married on the Family Card (KK). In Islamic law, the government is obliged to provide legal protection to all its citizens who have married both recorded and unrecorded in order to find a policy as a solution to protect the rights of its people