Analisis Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Independensi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Elysa Heldawati. NIM 1908206028 “ Analisis Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Independensi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi “ Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Yang mana bentuk intervensi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat besar. Salah satunya adalah dengan mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan komisi negara dan memiliki wewenang menyelenggarakan pendidikan, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dewasa kini Indonesia digemparkan oleh adanya Revisi Undang�Undang KPK mengenai keberadaan Dewan Pengawas. Yang kemudian Dewan Pengawas ini menjadi Dewan yang memonitori atau mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dilihat pada fakta yang terjadi Dewan Pengawas ini menghadirkan polemik-polemik baru melalui aturan “Harus Izin” Dewan Pengawas, yang mana seharusnya KPK ini menjadi lembaga Independen yang dipertahankan nafasnya bukan justru kemudian dikategorikan ke rumpun eksekutif yang dengan jelas menggadaikan keindependenan KPK itu sendiri. Belum lagi faktor dari sistem baru kerja KPK yang ditempuh cukup panjang, seperti surat izin penggeledahan, penyitaan dan penyadapan. Padahal seharusnya seluruh proses pemberantasan korupsi mampu atau bisa diselenggarakan dengan cepat. Padahal jika dibandingkan penanganan kasus korupsi yang berkiblat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan efektivitas dan independensi kinerja KPK lebih terjaga. Sedangkan setelah adanya revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kinerja KPK cenderung tidak maksimal dan khawatir menjadi komisi yang politis lantaran masuk kedalam rumpun eksekutif. KATA KUNCI : Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas, Independensi, Eksekutif, Undang-Undan