PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KUA KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON

Juz Akhirul Rokhman. NIM: 1808201095. “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KUA KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON”, 2023. Pemerintah mempunyai tugas penting guna menyediakan layanan publik yang baik bagi semua warganya, pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dijalankan kelompok atau seorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rencana mencapai suatu tujuan tertentu. Good Governance adalah standarisasi baik buruknya pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik. Konsep Maslahah Mursalah sangat cocok untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pemerintahan dan menciptakan pemerintahan yang baik. Karena setiap kebijakan yang diambil pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat. Jika kita mengikuti undang-undang Republik Indonesia, khususnya dari sisi pelayanan, semuanya bermuara pada prinsip-prinsip good governance, namun dalam prakteknya kita banyak menemukan kelemahan dalam birokrasi pemerintahan. Apakah ini karena kurangnya pemahaman tentang pokok-pokok hukum? Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah pelayanan publik di KUA Kecamatan Kejaksan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Berdasarkan uraian tersebut maka maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana penerapan prinsip good governance berdasarkan perspektif maslahah mursalah di KUA Kecamatan Kejaksan serta kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Kejaksan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha mengamati secara sistematis dan akurat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fakta dan karakteristik subjek tertentu. Metode deskriptif sering juga disebut metode analitik. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi uraian yang rinci, sistematis, dan komprehensif tentang segala hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip�prinsip good governance Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Perspektif Maslahah Mursalah Di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: KUA Kecamatan Kejaksan cukup baik dalam menerapkan 9 dari 12 prinsip-prinsip good governance yang terdapat pada KMA Nomor 90 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu Kementerian Agama. Atas aspek tersebut maka terkait Maslahah Mursalah yang menjadi perspektif penelitian ini, KUA Kecamatan Kejaksan sudah sejalan dengan apa yang dimaksud Maslahah Mursalah yaitu mewujudkan manfaat, menolak mudharat, dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Kendati demikian masih terdapat berbagai macam kendala yang dialami KUA Kecamatan Kejaksan, seperti masyarakat kurang paham prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, kurangnya SDM pegawai, tidak adanya sosialisasi dan edukasi SIMKAH, fasilitas yang kurang layak, status kepemilikan lahan bukan hak milik, dan anggaran yang kecil. Kata Kunci: Good Governance, Prinsip-prinsip, Pelayanan Publik, Mashlahah Mursalah