PENETAPAN MU’NAH PADA PRODUK GADAI EMAS DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH CIPTO CIREBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Irgi Ramadhani. NIM: 1708202064, “PENETAPAN MU’NAH PADA PRODUK GADAI EMAS DI KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH CIPTO CIREBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”, 2023. Pandemi Covid-19 banyak menimbulkan kegelisahan dan permasalahan ekonomi di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi serta finansial lainnya tentu berimplikasi pada kebutuhan dana dalam bentuk uang tunai yang begitu cepat dan bersifat urgen. Maka salah satu solusi yang dapat diambil adalah menggadaikan barang-barang berharga di pegadaian. Perkembangan gadai emas syariah memang sangat signifikan. Nasabah pada umumnya beralih dari gadai emas konvensional ke gadai emas syariah disebabkan karena tarif sewa (ijarah) pada rahn lebih murah dari pada gadai konvensional. Namun pada prosesnya, gadai emas di Pegadaian Syariah sering terjadi kendala. Misalnya dalam proses penetapan pembiayaan mu’nah yang harus dibayarkan oleh rahin. Hal tersebut terjadi karena dasar pembiayaan tersebut tidak mengacu pada jumlah marhun bih, akan tetapi harus ditentukan dari taksiran nilai emas. Tingkat keakuratan yang rendah atau kesalahan dalam proses penaksiran nilai emas akan menjadi suatu resiko yang akan membuat pembiayaan tersebut tidak adil. Selain itu, efek yang lebih bahaya adalah menurunnya tingkat kepercayaan nasabah pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap problematika tersebut dengan mengambil objek penelitian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mekanisme, ketentuan, hambatan, solusi serta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan mu’nah pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cipto Cirebon. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu proses penetapan mu’nah 1. pada produk gadai emas di Kantor Cabang Pegadaian Syari’ah Cipto sudah sesuai dengan Peraturan Direksi Pegadaian Syariah yang berlaku, yaitu No 93/DIR I/2018. Selain itu, di dalam proses penetapan mu’nah tidak terlihat adanya hal-hal yang merusak atau menyalahi norma dalam etika bisnis Islam, bebas dari sesuatu yang menyebabkan ke-mudarat-an, kezaliman dan praktik ketidakadilan, baik yang dilakukan pihak rahin maupun murtahin. 2. Hambatannya, yaitu: a) proses penaksiran marhun yang tidak benar, b) adanya marhun palsu, c) penurunan harga emas dan d) adanya anggapan sebagian nasabah bahwa biaya mu’nah adalah riba. Sedangkan beberapa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan- tersebut adalah a) pengadaan diklat khusus kompetensi profesi penaksir, b) melakukan penaksiran terhadap keaslian emas, c) melakukan penetapan mu’nah sesuai harga emas saat akad gadai dilakukan dan d) memberikan pemahaman bahwa biaya mu’nah dibayarkan per 10 hari itu adalah sebuah kebijakan yang sangat bermanfaat bagi nasabah serta tidak mengandung riba atau kezaliman. 3. Sedangkan berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, penetapan mu’nah tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 dan 26 tahun 2002. Kata Kunci : Peneta