Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Garapan Di Atas Tanah Negara (Studi Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.Bdg)

Keberadaan tanah negara sebagai tanah yang bebas atau tidak dilekati oleh hak atas tanah apapun seringkali dikuasai dan dikelola oleh masyarakat umum sebagai tanah garapan, yang kemudian menimbulkan gesekan kepentingan antara penggarap yang menguasai secara fisik tanahnya dengan pihak lain yang merasa lebih berwenang secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah garapan di atas tanah negara dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara pada Putusan Nomor 43/G/2022/PTUN.Bdg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah garapan di atas tanah negara dapat diupayakan melalui: (1) permohonan pemberian hak atas tanah dan pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021; dan (2) pengajuan gugatan ke PTUN dalam hal terjadi sengketa yang diakibatkan oleh terbitnya sertipikat atas nama pihak lain. Pertimbangan hukum dalam menyatakan batal atau tidak sahnya obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, sehingga penguasaan tanah garapan yang dilakukan oleh Para Penggugat dinilai sebagai penguasaan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan di atas tanah negara