Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Penerbitan Surat Keterangan Dokter Terkait Kondisi Kesehatan Pasien

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam penerbitan surat keterangan dokter terkait kondisi kesehatan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in conreto. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan, metode penyajian data menggunakan teks naratif, metode analisis data normatif kualitatif, analisis isi, dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum dokter dalam penerbitan surat keterangan dokter terkait kondisi kesehatan pasien pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal. Artinya peraturan dengan derajat lebih rendah tidak bertentangan dan telah didasarkan pada peraturan dengan derajat yang lebih tinggi serta peraturan dengan derajat yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya. Bentuk tanggung jawab hukum dokter dalam penerbitan surat keterangan dokter terkait kondisi kesehatan pasien pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia berupa: pertanggungjawaban hukum perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023; pertanggungjawaban hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 306 ayat (3), Pasal 308 ayat (1), dan Pasal 310 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023; pertanggungjawaban hukum administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Pasal 306 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan