Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Brebes

Kasus kejahatan terhadap anak semakin meningkat salah satunya adalah kejahatan seksual. Anak sebagai korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk melindungi kehidupan anak dan hak-hak anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan kendalanya di Polres Brebes. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis sosiologis, dalam penelitian ini spesifikasi penelitian secara deskrtiptif kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumenter. Metode pengolahan data terdiri dari reduksi data, display data dan kategorisasi data. Metode penyajian data dilakukan secara bentuk teks naratif dan matriks kualitatif. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Brebes berjalan efektif dengan melibatkan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pekalongan, dan Yayasan Lokatara Bumiayu memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, antara lain memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan. Adapun faktor yang menghambatnya adalah Faktor hukum, yakni struktur hukum (legal structure) yakni belum memiliki tenaga psikolog yang secara khusus bisa menangani korban yang mengalami tekanan psikis atau petugas yang mengerti tentang kondisi psikis korban. Budaya hukum (cultur structure) yakni yakni kurangnya perhatian keluarga serta masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan meningkatkan tindak pidana kekerasan pada anak. Faktor masyarakat, yakni kurangnya kesadaran hukum di mana anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual bagi penegak hukum