STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA DALAM ANALISA DAMPAK DAN UPAYA PEMERINTAH MENGAMANKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berdaulat dan memiliki wilayah yang luas dengan wilayah perairan yang jauh lebih luas daripada luas daratan. Konsep Negara Kepulauan oleh kalangan internasional semakin kokoh dan diakui dengan hasil dari Konvensi ke-3 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut atau United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III) pada tanggal 10 Desember 1982 yang berlangsung di London, Inggris. Pada tahun 1996, Pemerintah Indonesia mengajukan usulan kepada Organisasi Maritim Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (IMO) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di wilayah teritorial perairan Indonesia. Usulan tersebut disetujui oleh IMO, dan Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Undang Undang Nomor 6 Tentang Perairan Indonesia. Pemahaman akan keamanan ALKI dari berbagai pihak yang terlibat masih belum sepenuhnya sama, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari bidang-bidang tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis mencoba merumuskan berbagai hal yang terkait dengan dampak dan upaya pemerintah Indonesia, berdasarkan analisa keamanan maritim, dan pertahanan laut Indonesia. Hal - hal yang menjadi perhatian penting penulis untuk dijadikan dasar atau bahan analisis yaitu: ancaman maritim di wilayah ALKI yang dalam hal ini penting dan perlu menjadi perhatian utama dalam penanganannya, pengertian - pengertian dan lingkup pertahanan laut Indonesia, serta upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun strategi kekuatan pertahanan laut Indonesia dalam menjamin keamanan di sekitar ALKI. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya pengamanan ALKI membutuhkan kemampuan pencegahan dan penangkalan melalui upaya pemerintah dalam meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang melibatkan peran seluruh instansi yang berwenang serta melalui kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal dukungan teknis berkaitan dengan peningkatan pengendalian keamanan di ALKI, juga dibutuhkan upaya dalam meningkatkan pertahanan dan kekuatan laut dalam mengantisipasi dan meminimalisir ancaman yang terjadi di wilayah ALKI.Kata Kunci: Pertahanan negara, keamanan maritim, ancaman, ALKI, kekuatan laut