STRATEGI PERTAHANAN LAUT PEMERINTAH INDONESIA DALAM RANGKA MENEGAKAN HUKUM PADA ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki wilayah laut terbuka dan keberadaan Alur Laut Kepulauau Indonesia (ALKI) yang menimbulkan kerawanan-kerawanan terhadap berbagai kemungkinan ancaman. Sudah selayakya pemerintah Indonesia menjadikan keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai prioritas dalam kebijakan maritim yang dikeluarkan. Tulisan ini akan menganalisa strategi pertahanan laut pemerintah indonesia dalam rangka menegakan hukum pada alur laut kepulauan indonesia dengan mengunakan teori-teori strategi pertahanan laut dan hukum. Metode penulisan yang dilaksanakan menggunakan deskriptif kualitatif studi pustaka. Penulis selanjutnya akan merumuskan tentang strategi pertahanan laut pemerintah indonesia dalam rangka menegakan hukum pada alur laut kepulauan Indonesia agar dapat optimal melalui teori teori dan konsep tentang strategi pertahanan laut dan penegakan hukum pada Alur Laut Kepulauan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan belum optimalnya penegakan hukum pada alur laut kepulauan Indonesia sehingga masih ditemukan adanya kendala. Sebagai kesimpulan bahwa penegakan hukum pada alur laut kepulauan Indonesia bisa dilakukan dengan cara-cara yang telah disepakati dalam Unclos 1982 yang diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 dan dikuatkan oleh PP No. 37 Tahun 2002. untuk tercapainya tujuan pertahanan dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.Kata Kunci: ALKI, Strategi Pertahanan Laut, Penegakan Hukum, Unclos, Kerawanan, Ancama