IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VESSEL TRAFFIC SERVICES DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DI SELAT SUNDA DALAM KESELAMATAN PELAYARAN TERHADAP STRATEGI PERTAHANAN LAUT

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan juga letak geografi sangat staragis dimana posisinya yang merupakan persilangan dua samudera dan dua benua, sehingga mempunyai potensi ancaman tinggi terutama dari laut. Konsekuensinya dibutuhkannya kekuatan pertahanan laut yang mengamankan wilayah / chocke point yang menjadi jalur pelayaran kapal-kapal asing. Di wilayah laut yang sangat luas dibutuhkan pengawasan dan survilance terhadap setiap kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia secara realtime. Dinas Perhubungan Laut Distrik Navigasi Merak melalui pusat pemantauan pelayaran kapal-kapal yang melintas perairan Selat Sunda melalui Vessel Traffic Services dalam memberikan Instruksi kepada para nahkoda kapal terhadap jalur jalur pelayaran yang aman untuk dilalui sehingga kecelakaan akan bertubrukan kapal di tengah laut dapat diminimalisir dalam meningkatkan keselamatan pelayaran. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan VTS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengawasan pelayaran dan merumuskan strategi VTS dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran dalam mendukung pertahanan laut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif studi kasus dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan VTS sudah berjalan namun belum optimal dikarenakan komunikasi antara entitas yang terkait menunjukan masih perlu dioptimalkan dalam pengawasan dan pengendalian di selat sunda, sumber daya yang ada masih perlu ditambah dan ditingkatkan terutama sumber daya manusia (operator menara pantau) untuk sertifikasi standar Internasional. Kesimpulan penelitian bahwa Implementasi VTS tepat dilaksanakan guna mendukung pertahanan laut dalam mendeteksi terhadap ancaman yang datang dari laut secara dini melalui kerjasama dengan melaksanakan singkronisasi dari kebijakan dari masing-masing entitas dilaut.Kata Kunci: implementasi kebijakan, vessel traffic services, pengawasan alur pelayaran, keselamatan Pelayaran, strategi pertahanan laut