STRATEGIC PLANNING MEMPERTAHANKAN OPINI WTP BPK RI MENUJU GOOD GOVERNANCE DI TNI AD

Abstrak-TNI AD mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi, guna mendukung kebijakan pemerintah good governance. Namun terdapat sebuah fenomena TNI AD mendapatkan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK RI pada 2013-2017, dan WTP namun dengan Penekanan Suatu Hal (PSH) pada 2018. Atas dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut, peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif yang merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan perlu adanya Strategic Planning dalam bidang Kebijakan Pimpinan, organisasi, Personel, APIP. Tujuan dari Penelitian ini untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Strategic Planning TNI AD Mempertahankan Opini WTP BPK RI Menuju Good Governance. Langkah yang dapat dilaksanakan Kebijakan Pimpinan dalam mendorong Opini BPK RI diantaranya dengan mengadakan MoU dengan BPKP, Penyiapan Kasatker dalam menghadapi DIPA Satker Daerah Serta Revisi Regulasi yang tidak aplikatif yang kesemuanya berbasis akan teknologi. Dalam Aspek Organisasi, perlu Role Model Organisasi yang mendukung Opini WTP BPK RI antara lain Validasi, Pembentukan Badan Perencanaan Pusat, Disadaad (Dinas Pengadaan AD) dan UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Bararang) tingkat Satker dan Efisiensi Organisasi. Dalam segi personel diperlukan Sistem Perekrutan Berbasis Keilmuan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan dengan Penataran dan Pendidikan serta Jenajng Karier yang linier bagi Pejabat Perencanaan . Untuk bidang APIP, diperlukan adanya Pemeriksaan berbasis Teknologi serta Sinkronisasi Metode Pemeriksaan dengan BPK RI serta Peningkatan Kemampuan APIP terutama di wilayah. Kesimpulan dengan Strategic Planning dalam bidang Kebijakan Pimpinan,Organisasi, Personel dan APIP akan dapat mendorong Opini WTP BPK RI sehingga manajemen TNI AD menjadi lebih baik menuju Good Governance yang menjadi tuntutan Pemerintah..Kata Kunci: Strategic Planning, Opini WTP BPK RI, Good Governanc