PENYULUHAN HUKUM LEGALITAS IZIN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Pengurusan berbagai perizinan telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah, sebab persoalan dan hambatan juga diraskan di berbagai daerah. Lamanya pengurusan izin, rumitnya prosedur perizinan, mahalnya biaya yang harus dipikul oleh pemohon izin, dan berbagai persoalan lain termasuk setelah surat izin terbit yang sering dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat kurang memahami prosedur legalitas izin usaha mikro kecil dan menengah dalam memperoleh kepastian hukum dari pemerintah. Dampak antara Legalitas dan Labelisasi halal dalam pengembangan UMK di Desa Jati Mulia Kecamatan Nibung Hangus, perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha agar mereka mengetahui semua hal yang berhubungan dengan pengawasan di bidang hukum izin usaha. Melalui kegiatan penyuluhan hukum legalitas izin usaha mikro kecil dan menengah, diharapkan Masyarakat khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha di Desa jati mulia Kecamatan Nibung Hangus dapat mengaplikasikan beberapa ilmu pengetahuan yang telah diberikan, mulai dari apa yang dimaksud dengan Legalitas Izin Usaha, dasar hukum perizinan usaha, serta tidak pidana yang memerlukan pengawasan hukum terhadap sumberdaya UKM. Perkembangan UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan yang kompetitif. Legalitas izin usaha dianggap sebagai faktor kunci dalam pengembangan usaha tersebut