Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Polda Metro Jaya Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Hukum

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri pada dasarnya merupakan upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka tidaklah berlebihan apabila penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri diharapkan akan mampu untuk mewujudkan nilai-nilai hukum maupun tujuan hukum sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam konsep hukum modern, tindakan pemidanaan yang diikuti dengan pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak layak lagi dianggap sebagai sanksi yang utama bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, meskipun tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terbukti di pengadilan. Masyarakat memerlukan bukan hanya sekedar pemenjaraan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terutama korban atau pengguna narkotika tersebut, namun harapan sebagian besar masyarakat agar korban maupun pengguna narkotika tersebut bisa dikembalikan pada keadaan sebelum menjadi korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika. Masyarakat berharap agar kepada pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan rehabilitasi sehingga terbebas dari kecanduan narkotika, termasuk para pengguna narkotika yang belum cukup umur. Untuk menjawab harapan masyarakat tersebut, maka penyelesaian perkara tindak pidana terhadap pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan cara restorative justice atau keadilan restoratif. Apakah upaya yang dilakukan Polri khususnya Polda Metro Jaya dalam memberantas dan menekan peredaran narkotika di Jakarta dan bagaimana penerapan restorative justice yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terhadap perkara tindak pidana narkoba dalam rangka mewujudkan tujuan hukum menjadi rumusan masalah dalam tesis ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian law in book atau studi kepustakaan dengan pendekatan melalui peraturan perundang- undangan (statute approach atau legislation regulation approach), konseptual (conceptual approach), sejarah (historical approach), dan sistem (system approach) dapat menggambarkan upaya pemberantasan dan penerapan restorative justice oleh Polda Metro Jaya pada tindak pidana narkotika dalam mewujudkan tujuan hukum. Untuk tindak pidana narkotika yang akan dilakukan penanganan berdasarkan keadilan restoratif, harus memenuhi persyaratan khusus dan pemberian rehabilitasi harus memperhatikan undang – undang yang ada. Pengawasan yang ketat dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif dan pemberian pelatihan mengenai konsep restorative justice perlu diselenggarakan agar para penyidik dapat memahami konsep restorative justice terhadap korban dan pengguna narkotika dengan baik. / Law enforcement which executed by Kepolisian Republik Indonesia as part of the implementation of their duties is basically an attempt to realize justice, expediency and legal certainty. Thus, the law enforcement is expected to be able to realize the legal values and legal objectives as expressed by Gustav Radbruch, namely justice, expediency and legal certainty. In the concept of modern law, punishment followed by imprisonment of drug abusers is no longer appropriate as the main sanction against the drug abusers. Even though, their criminal act of drug abuse can be proven in court. The society does not only need the prison sentences for perpetrators of drug abuse, especially victims or drug abusers, But the hope of most people is the victims or drug abusers can be returned to the state before becoming victims of drug abuse or drug addicts. The society hopes that the drug abusers receive rehabilitation. Thus, they can release from the drug addiction, especially the drug abusers who are minors. The settlement of criminal cases against the perpetrators and the victims of drug abuse can be executed by restorative justice. What the attempts made by Kepolisian Republik Indonesia, especially Kepolisian Daerah Metro Jaya, in eradicating and suppressing narcotics trafficking in Jakarta and how the application of restorative justice which executed by Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya to drug abuse cases in order to realize legal objectives is statement of the problem in this thesis. The research was conducted by using a normative juridical method in approach qualitative, namely law in book research or literature study with an approach through legislation (statute approach or legislation regulation approach), conceptual (conceptual approach), history (historical approach), and system (system approach) can describe the attempts to eradicate and implement restorative justice by Kepolisian Daerah Metro Jaya in narcotics crimes in realizing legal objectives. Restorative justice-based treatment for drug abusers must meet special requirements and the provision of rehabilitation must pay attention to applicable laws. The strict supervision of restorative justice cases and training on the concept of restorative justice should be organized. Thus, the investigators can properly understand the concept of restorative justice for victims and drug abusers