Analisis Risiko Proses Pengawasan Barang dan Jasa pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan

Analisis Risiko Proses Pengawasan Barang dan Jasa Pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan, latar belakang penelitian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengamanatkan jaminan peredaran produk barang dan jasa. Faktor dari proses pengawasan adalah pelaksanaan pengawasan, kapasitas petugas pengawas, dan kebijakan unit kerja. untuk mengetahui tingkatan risiko dilakukan pengukuran terhadap peluang KTD dan dampak KTD. Metode penelitian adalah metode kualitatif, guna memperoleh data primer melalui wawancara responden yang memiliki peran petugas pengawas, data sekunder berupa data laporan hasil pengawasan dan laporan target kinerja dari unit kerja. Teknik pengumpulan data berupa pertanyaan kepada responden yang ditentukan untuk menelaah informasi proses pengawasan melalui wawancara terstruktur menggunakan kuisioner kualitatif dengan metode purposive sampling dan teknik analisis risiko dengan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Hasil penelitian terdapat 23 (dua puluh tiga) penyataan risiko atau KTD, dengan 7 (tujuh) level risiko besar (unacceptable), 9 (sembilan) level risiko sedang (unacceptable) dan 7 (tujuh) dengan level risiko kecil (acceptable). Maka risiko dengan kategori unacceptable perlu dimitigasi melalui (reduce). Risiko dengan kategori besar adalah temuan barang beredar dan jasa yang tidak sesuai ketentuan beredar di pasaran. Mitigasi peluang Perlu dilakukan tindakan penegakan hukum / pro justisia sebagai upaya memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang masih memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan., dan mitigasi dampak adalah dengan penanagan kasus bermotif ekonomi memproduksi dan/atau memperdagangkan barang tidak sesuai ketentuan dengan pemberian sanksi ancaman atau denda sebesar 2 (dua Milyar Rupiah) dan saksi pencabutan ijin berusaha sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dapat menurun, sehingga kategori risiko dari tidak dapat diterima (unacceptable) menjadi dapat diterima (acceptable). Kata Kunci : Proses Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. / Risk Analysis of the Process of Supervision of Goods and Services at the Directorate of Supervision of Circulating Goods and Services, Ministry of Trade, research background to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which mandates guaranteed circulation of goods and services. The Supervision Process is carried out in the market periodically and specifically in each region in Indonesia, as well as legality checks and standard testing of products that warn of the conformity of the quality of the goods. Factors in the supervision process are the implementation of supervision, the capacity of supervisory officers, and unit work policies. To determine the level of risk, measurement of the chance of an adverse event and the impact of an adverse event is carried out. The research method is a qualitative method, to obtain primary data through interviews with respondents who have the role of supervisory officers, secondary data in the form of monitoring report data and performance target reports from work units. The data collection technique is in the form of questions to respondents who are determined to review information on the supervision process through structured interviews using qualitative questionnaires with a purposive sampling method and risk analysis techniques with risk identification, risk assessment and risk mitigation. The research results showed that there were 23 (twenty-three) risk statements or adverse events, with 7 (seven) major risk levels (unacceptable), 9 (nine) moderate risk levels (unacceptable) and 7 (seven) small risk levels ( acceptable). So risks in the unacceptable category need to be mitigated through (reduce). The risk in the large category is the discovery of circulating goods and services that do not comply with the provisions circulating on the market. Mitigation opportunities that are carried out include intensive supervision in all regions or areas in Indonesia, and the involvement of supervisory officers at provincial and district/city services in the regions, as well as the need for joint policies between the government and business actors to prepare and agree on regulations related to the circulation of goods and services that comply with the provisions, and Impact mitigation means that business actors can provide repairs or compensation if there are complaints from consumers. The hope is that the circulation of goods and services that do not comply with the provisions can decrease so that the unacceptable risk category becomes acceptable. Keywords: Goods and Services Supervision Proces