Kepastian Status Ketenagakerjaan Pelaut dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

ABSTRAK Judul : Kepastian Status Ketenagakerjaan Pelaut Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Hak memperoleh pekerjaan, mendapatkan perlindungan dalam bekerja, hidup laik, adalah hak mendasar dalam deklarasi hak asasi manusia dan dipatuhi dalam UUD 1945, termasuk juga dalam falsafah negara Pancasila. Mempersulit mendapatkan dan mempersempit peluang pekerjaan bagi Pelaut adalah hal yang kontradiktif dengan prinsip dalam deklarasi HAM, UUD 1945 dan falsafah Pancasila. Bila Pelaut NKRI merasakan ada mekanisme birokrasi negara yang memang mempersulit dalam memperoleh pekerjaan, maka adalah kewajiban negara hadir Tipe yang dipergunakan dalam kajian penulisan tesis ini adalah Penelitian yuridis normatif merupakan tipe jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian di peroleh bahwa Perlindungan hukum anak buah kapal diatur dalam hukum Indonesia maupun Internasional. Anak buah kapal dilindungi dari berbagai aspek keselamatan dan kesehatan kerja, seperti perlindungan dari kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan oleh kerja, dan kondisi kerja yang berbahaya; aspek upah dan kesejahteraan, seperti jaminan upah yang layak, kesehatan, pensiun, dan jaminan sosial lainnya; dan aspek hubungan kerja, seperti jaminan kontrak kerja yang adil, perlindungan dari diskriminasi, dan perlindungan dari kekerasan di tempat kerja. Selanjutnya, Implementasi perlindungan hukum terhadap awak buah kapal (ABK) di Indonesia secara umum telah cukup memadai. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan yang cukup komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Kata Kunci: Pelaut, Perlindungan Hukum, dan Kepastian Hukum. / ABSTRACT Title: Certainty of Seafarers' Employment Status in the Perspective of Indonesian Positive Law. The right to get a job, get protection at work, live well, is a fundamental right in the declaration of human rights and is adhered to in the 1945 Constitution, including also in the state philosophy of Pancasila. Making it difficult to get and narrow job opportunities for Seafarers is contradictory to the principles in the declaration of human rights, the 1945 Constitution and the philosophy of Pancasila. If NKRI Seafarers feel there is a state bureaucratic mechanism that does make it difficult to get a job, then it is the duty of the state to be present. The type used in the study of this thesis writing is Normative juridical research is the type of research used in this research. From the results of the research obtained that the legal protection of crew members is regulated in Indonesian and international law. The crew members are protected from various aspects of occupational safety and health, such as protection from work accidents, occupational diseases, and hazardous working conditions; aspects of wages and welfare, such as guarantees of decent wages, health, pensions, and other social security; and aspects of employment relations, such as guarantees of fair employment contracts, protection from discrimination, and protection from violence in the workplace. Furthermore, the implementation of legal protection for crew members in Indonesia is generally adequate. This can be seen from the existence of comprehensive arrangements in legislation, both national and international. Keywords: Seafarers, Legal Protection, and Legal Certainty