Kebijakan Pengembangan Investasi Kepelabuhan dalam Perspektif Pembangunan Hukum Maritim di Indonesia

ABSTRAK Konsep pembangunan hukum kemaritiman Indonesia masa depan membutuhkan undang-undang khusus kepelabuhanan yang terpisah dari UU Pelayaran untuk memberikan kepastian hukum tentang investasi, tenaga kerja, perdagangan, dan kelancaran arus barang dan logistik di pelabuhan. Saat ini, otoritas pelabuhan tertinggi tidak diikuti oleh regulasi setingkat undang-undang. Akibatnya, peran dan fungsi regulator lembaga tersebut terkesan diabaikan. Meskipun pelabuhan merupakan pintu masuk barang atau pusat ekonomi, otoritas pelabuhan tidak memiliki wewenang tertinggi untuk mengatur arus barang di pelabuhan, tetapi BUP adalah operator pelabuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Pendekatan yuridis normatif menggunakan analisis data kualitatif, yang berarti data dikumpulkan, dikelompokkan, dan dihubungkan satu sama lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengembangan investasi kepelabuhanan harus didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil berada dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan. Dengan kata lain, prinsip kepastian hukum kebijakan pengembangan investasi kepelabuhanan dapat berarti bahwa peraturan dan peraturan yang berlaku harus jelas dan konsisten agar para investor dapat memahami tata cara dan prosedur yang harus diikuti. Karena pelabuhan merupakan salah satu sektor strategis ekonomi Indonesia yang memainkan peran penting dalam pengangkutan dan distribusi barang serta jasa, maka perlu dibuat UU Kepelabuhanan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan kegiatan di pelabuhan dari sudut pandang pembangunan hukum maritim. Pelabuhan juga memainkan peran penting dalam pertahanan negara dan keamanan nasional. Akibatnya, pelabuhan dapat dikelola dengan baik dan menguntungkan masyarakat dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kata Kunci : Kebijakan Pengembangan Investasi, Kepelabuhan, Hukum Maritim. / ABSTRACT The concept of developing Indonesian maritime law in the future requires special port laws that are separate from the Shipping Law to provide legal certainty regarding investment, labor, trade, and the smooth flow of goods and logistics at ports. Currently, the highest port authority is not followed by regulations at the level of law. As a result, the role and function of the institutional regulator seem to be neglected. Even though the port is an entry point for goods or an economic center, the port authority does not have the highest authority to regulate the flow of goods at the port, but BUP is the port operator. This research uses a normative juridical approach, where the process is to find legal rules, principles, and doctrines to resolve legal problems. The normative juridical approach uses qualitative data analysis, which means data are collected, grouped, and linked to each other. The results of this research indicate that the implementation of port investment development policies must be based on the principles of the rule of law to ensure that decisions and actions taken are within a clear and transparent legal framework. In other words, the principle of legal certainty in port investment development policies can mean that the applicable rules and regulations must be clear and consistent so that investors can understand the procedures that must be followed. Because ports are one of the strategic sectors of the Indonesian economy that play an important role in the transportation and distribution of goods and services, it is necessary to create a port law to strengthen the regulation and supervision of activities at ports from a maritime law development perspective. Ports also play an important role in national defense and national security. As a result, ports can be managed well and benefit society and the Indonesian economy as a whole. Keywords: Investment Development Policy, Ports, Maritime Law