Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terkait Pelaksanaan Jasa Sektor Perbankan (Studi Putusan Nomor: 09/Pid/Tpk/2013/Pt.Dki, Tertanggal 13 April 2013)

ABSTRAK Tindak pidana korupsi dapat terjadi di banyak sektor salah satunya sektor perbankan. Pada korupsi di sektor perbankan perlu adanya perhatian serius mengingat sektor perbankan mempunyai peranan sebagai upaya memperkokoh dan memperbaiki perekonomian nasional. Hal ini terjadi karena sektor perbankan memegang peranan penting sebagai lembaga keuangan yang menjadi cermin perkembangan ekonomi suatu negara. Peran sektor perbankan dalam skala nasional harus ditingkatkan sesuai dengan fungsinya yang melibatkan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan sektor riil. Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi mempunyai peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam menyediakan dana melalui pemberian kredit kepada masyarakat untuk mendukung usaha. Dengan demikian, bank menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian negara, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan komponen integral dalam sistem keuangan dan pembayaran negara. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur terkait dengan tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan suatu hukum yang diatur secara khusus. Pada hubungan antara tindak pidana korupsi dengan sektor perbankan dapat terjadi ketika proses pemberian kredit yang sering terjadi tindak pidana, ketika ada oknum yang melihat celah supaya memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum. Penyimpangan pada proses pemberian kredit bisa menjadi tindak pidana perbankan, seperti yang terjadi pada Putusan No : 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, yang diumumkan pada tanggal 13 April 2013. Dalam putusan tersebut, hakim Pengadilan Tinggi mengemukakan bahwa Athouf Ibnu Tama sudah terbukti dengan bukti yang sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (l) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (l) ke-1 KUHP. Demikian pula, Banu Anwari, yang merupakan nasabah atau debitur, juga dihadapkan pada tindak pidana korupsi melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst yang diumumkan pada tertanggal 26 Desember 2012, yang menyatakan bahwa Banu Anwari sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Perbankan. / ABSTRACT Corruption can occur in various sectors, including the banking sector. Regarding corruption in the banking sector, serious attention is needed, considering that the banking sector has a role as an effort to improve and strengthen the national economy. This is because the banking sector has a strategic position as a financial institution which is an indicator of the progress and decline of a country's economy. The role of the national banking sector must be increased according to its function, both to collect funds from the public and channel funds to the public to finance real sector activities. The banking sector, functioning as an intermediary institution, holds a crucial role in bolstering the nation's economy, particularly by extending bank credit to facilitate various community business ventures. Therefore, banks constitute one of the fundamental elements of a nation's economy, aimed at enhancing the well-being of its citizens and forming an essential component of the country's financial and payment infrastructure. Law Number 10 of 1998 concerning Banking does not regulate corruption, this is because corruption is a law that is specifically regulated. In the relationship between criminal acts of corruption and the banking sector, it can occur in the provision of credit where criminal acts often occur, where irresponsible parties take advantage of loopholes to gain profits unlawfully. The form of irregularities in the provision of credit can become a banking crime that occurs in Decision Number: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, dated April 13 2013, the High Court judge stated that the defendant Athouf Ibnu Tama had been proven legally and convincingly guilty of committing a crime corruption based on Article 2 paragraph (1) Jo. Article 18 Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. Banu Anwari as a customer (debtor) was also charged with criminal acts of corruption through the Decision of the Central Jakarta District Court Number 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst dated 26 December 2012, stating that the defendant Banu Anwari had been legally and convincingly proven guilty of committing a crime of corruption. Keywords: Criminal Acts, Corruption Crimes, Banking Crimes, Bankin