Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Manggarai yang Dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai

Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa di Kabupaten Manggarai menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan di Kabupaten Manggarai. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah apakah dampak korupsi dana desa yang menghambat pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Manggarai dan bagaimanakah efektivitas penanganan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Manggarai yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Manggarai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif-empiris, karena selain memerlukan bahan hukum, peneliti juga memerlukan sumber data empiris berupa data langsung dari responden dengan lokasi penelitian yaitu Polres Manggarai. Korupsi ini berdampak pada melanggengkannya kemiskinan di desa, hilangnya potensi ekonomi di desa, hancurnya modal swadaya masyarakat, dan terhambatnya partisipasi demokratis desa serta terhambatnya proses pembangunan infrastruktur desa akibat kejahatan yang dilakukan oleh aparat desa yang tidak bertanggung jawab. oleh karena itu peran polres manggarai sangat penting untuk memberantas kejahatan tersebut, sehingga dengan ini segala dampak yang timbul dapat diatasi. efektivitas penanganan kasus korupsi dana desa di kabupaten manggarai yang dilaksanakan oleh kepolisian resort manggarai sudah sangat efektif dimana kepolisian resort manggarai sudah menangani banyak kasus korupsi terutama korupsi dana desa yang di lakukan oleh kepala desa yang sudah terbukti dan tertera dalam penelitian ini. Diharapkan dukungan dan dorongan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk menyampaikan informasi atau laporan ke aparat penegakan hukum yang lainya. Kepada pemerintah agar lebih mengawasi penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN guna meminimalisir kemungkinan munculnya tindak pidana korupsiserta membangun kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum. / ABSTRACT The presence of corruption cases involving village officials in Manggarai Regency necessitates close monitoring and supervision of village fund financial management by all levels of society in Manggarai Regency. The research problem addressed in this study is the impact of village fund corruption on hindering the development of village infrastructure in Manggarai Regency and the effectiveness of handling cases of village fund corruption carried out by the Manggarai Resort Police. This research employs a qualitative approach and falls under the category of normative-empirical legal research. In addition to legal materials, the researcher also requires empirical data directly from respondents, with the research location being the Manggarai Resort Police. Corruption has significant consequences, including the perpetuation of poverty in villages, the loss of economic potential in villages, the depletion of community self reliance capital, and the hindrance of democratic participation in villages. This also obstructs the process of developing village infrastructure due to the misconduct of irresponsible village officials. Therefore, the role of the Manggarai Resort Police is of paramount importance in eradicating such crimes, with the aim of mitigating the resulting impacts. The effectiveness of handling cases of village fund corruption in Manggarai Regency carried out by the Manggarai Resort Police has proven to be highly effective, as they have successfully addressed numerous corruption cases, especially those involving village fund embezzlement by village heads, as evidenced in this study. It is hoped that the support and encouragement of the community are instrumental in preventing and combating corruption in the misallocation of village funds by providing information or reports related to corruption offenses, including reporting such information to other law enforcement agencies. Furthermore, it is recommended that the government increase its oversight of budget utilization, whether derived from regional or national budgets, to minimize the likelihood of corruption offenses and establish strong cooperation with law enforcement agencies