Penjatuhan Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt)

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) berada pada Pasal 7 Ayat (1) yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, berbeda halnya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 Ayat (1) melainkan Pasal 8 (1) yang mengatur bahwa kedudukan SEMA berada dibawah KUHAP. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Apakah berdasarkan teori keberlakuan hukum yuridis, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan perkara atas perbuatan yang tidak didakwakan dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Melalui pendekatan undang-undang dengan menganalisis aturan dan norma-norma yang diterapkan dalam menetapkan putusan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 berada dibawah undang-undang sehingga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yaitu KUHAP, Sedangkan KUHAP terkait dengan pembuktian, Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan pada surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP. Di dalam KUHAP mengatur bahwa jika yang dibuktikan diluar dari yang didakwakan maka menurut KUHAP hakim harus memutus bebas. Namun di dalam SEMA mengatur bahwa jika pada fakta hukum di persidangan yang terbukti pasal yang berbeda dengan yang didakwakan maka dapat dijatuhi pidana dibawah minimum. Sehingga SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan perkara atas perbuatan yang tidak didakwakan