PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA JUAL BELI YANG SUDAH LEWAT WAKTU DI KOTA PADANG

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA JUAL BELI YANG SUDAH LEWAT WAKTU DI KOTA PADANG (M. Zaki, 2120123030, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2023) ABSTRAK Penelitian ini mengkaji dampak hukum dari keterlambatan pendaftaran Akta Jual Beli Tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Padang, yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pesat. PPAT memiliki tanggung jawab membuat Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti peralihan hak tanah dan mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional. Namun, seringkali dari BPN tidak memenuhi batas waktu yang ditentukan, berpotensi merugikan pemilik tanah dan menciptakan potensi sengketa hukum. Ini menekankan perlunya mempertimbangkan implikasi hukum dari keterlambatan ini untuk memastikan keabsahan kepemilikan hak atas tanah dan menghindari masalah hukum di masa depan, terutama dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kota Padang. Penelitian ini merumuskan masalah yaitu : 1. Mengapa terjadi keterlambatan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) mengurus pendaftaran peralihan hak milik berdasarkan akta jual beli di kota Padang?2. Bagaimana proses balik nama Sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan akta jual beli yang sudah leat waktu waktu di kota Padang?3.Bagaimana akibat hukum dari keterlambatan didaftarkannya akta jual beli tanah ke kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) terhadap proses balik nama Sertipikat hak milik atas tanah di kota Padang,dan bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas keterlambatan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa:1. Penyebab terjadinya Keterlambatan PPAT mengurus pendaftaran peralihan hak milik berdasarkan akta jual beli di kota padang yaitu Aplikasi BPN sering mengalami masalah, kurang terintegrasinya antar aplikasi BPN dengan aplikasi instansi pemerintah lainnya, 2. Proses balik nama Sertipikat hak milik jual beli tanah Setelah berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, pihak BPN melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang akan didaftarkan, jika ada kesalahan dan kekurangan terhadap berkas yang akan didaftarkan maka pihak BPN akan melakukan koordinasi dengan PPAT bersangkutan, jika permasalahan timbul dari sistem BPN itu sendiri maka pihak BPN akan segera memperbaikinya. 3. Dampak pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah kerja Kota Padang oleh pejabat Kantor Pertanahan Kota Padang adalah terciptanya tertib administrasi. Pembinaan dan pengawasan belum berjalan dengan maksimal sehingga masih ada PPAT yang melakukan pelanggaran dan terkesan mengabaikan sanksi yang telah diberikan. Terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran atau kelalaian, Kepala Kantor Pertanahan memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan teguran tidak tertulis atau lisan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan pejabat Pembuat Akta Tanah. Hambatan dalam pelaksaaan pembinaan dan pengawasan PPAT oleh pejabat Kantor Pertanahan Kota Padang adalah waktu dan anggaran. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang khususnya Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT adalah selalu melakukan sosialisasi ketika pelaksanaan pelantikan PPAT, melakukan pengawasan dan pembinaan secara maksimal, menjalin komunikasi baik formal maupun informal dengan PPAT guna tercapainya maksud dan tujuan dari pengawasan dan pembinaan. Kata Kunci : Tanggung Jawab PPAT, BPN, Akta Jual Beli, Pendaftaran Peralihan Hak Mili