PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI PADANG

ABSTRAK Sita jaminan adalah sita yang dimintakan oleh penggugat melalui permohonannya kepada majelis hakim untuk meletakkan sita atas aset-aset tergugat dengan sangkaan beralasan bahwa tergugat dapat menggelapkan, menjual, atau bahkan memindahtangankan aset-asetnya yang bertujuan untuk menjauhkan aset-aset tersebut dari penggugat. Permohonan sita jaminan yang dimintakan merupakan salah satu upaya penggugat dalam mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirugikan. Tujuan dimintakannya sita jaminan oleh penggugat adalah untuk menjamin bahwa di kemudian hari putusan dapat dilaksanakan dan tergugat dapat membayar utang-utang kepada penggugat. Namun, adakalanya aset tergugat yang telah dimintakan sita jaminan justru tidak ditemukan. Hal ini tentunya membuat penggugat tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya dan kepastian hukum. Oleh sebab itu penulis meneliti permasalah ini dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Padang; 2) Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Padang; dan 3) Bagaimana upaya pemenuhan hak penggugat dalam hal aset tergugat yang dimintakan sita jaminan tidak ditemukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana penelitian berfokus pada implementasi dan penegakan hukum dilapangan. Hasil penelitian berbentuk deskriptif analisis dengan berfokus pada data primer yang di dapat dari data lapangan (wawancara) dan juga dilengkapi dengan data sekunder. Adapun hasil penelitian, dapat disimpulkan, pertama yaitu pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Negeri Padang telah sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung dan bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi para pihak yang berperkara. Namun, dalam praktek eksekusi di lapangan, ditemui kendala-kendala yang dihadapi oleh jurusita, di antaranya adalah: 1) kendala yang berkaitan dengan substansi perkara; 2) Pemahaman masyarakat awam yang kurang terhadap sita jaminan; dan 3) Aset tergugat tidak ditemukan. Upaya yang dapat dilakukan Pengadilan Negeri Padang apabila aset tergugat tidak ditemukan adalah memberikan kesempatan pada penggugat, atas wewenang Ketua Pengadilan, untuk mencari harta tergugat yang dapat dijadikan jaminan agar perkara tidak bersifat illusoir. Kata kunci: Sita Jaminan, Penyitaan, Kepastian Hukum, Pemenuhan Ha