ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA, PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK, REHABILITASI, DAN PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK Pada tahun 2020, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 70 Tahun 2020 adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 A ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Permasalahan dalam penelitian ini, yakni : Pertama, Bagaimana analisis pengaturan hukuman kebiri kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelakasanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual ? Kedua, Bagaimana hukuman kebiri kimia dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan perlindungan anak? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa Pertama, diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, pengesahan PP No. 70 Tahun 2020 tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Penerapan kebiri kimiawi tentunya telah mempertimbangkan aspek ‘perlindungan’ untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Kedua, dalam perspektif HAM pelaksanaan kebiri kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya dalam pelaksanaan kebiri kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama