ANALISIS PELAKSANAAN PERHUTANAN SOSIAL STUDI KASUS : HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) KOPERASI PRODUSEN SERBA USAHA (KPSU) SOLOK RADJO NAGARI AIE DINGIN KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan kondisi HKm KPSU Solok Radjo dan menganalisis pelaksanaan Perhutanan Sosial di HKm KPSU Solok Radjo. Kondisi HKm KPSU Solok Radjo dilihat dari kondisi kelembagaan, kondisi usaha serta kondisi kawasan hutan. Pelaksanaan Perhutanan Sosial di HKm KPSU Solok Radjo dikaji berdasarkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hutan Lindung di Nagari Aie Dingin merupakan Hulu DAS Batanghari yang perannya sangat penting dalam tata air. Masyarakat Nagari Aie Dingin terlanjur mengelola kawasan hutan untuk berladang kopi dan tanaman hortikultura sejak puluhan tahun lalu. Izin Pengelolaan kawasan hutan oleh HKm ini diberikan sejak tahun 2017. Setelah 5 tahun melaksanakan Perhutanan Sosial terdapat beberapa prestasi yang berhasil diraih HKm KPSU Solok Radjo dari aspek kelembagaan dan kelola usaha yaitu mendapatkan kelas Platinum pada tahun 2021 dan HKm terbaik di Sumatera Barat Tahun 2022. Perkembangan usaha HKm KPSU Solok Radjo juga cukup pesat terutama pada produk kopi yang telah mempunyai brand tersendiri dan berhasil menembus pasar ekspor, membuat gerai sendiri di Bandara Internasional Minang Kabau serta perkembangan Ekowisata Bukik Tabuah. Dilihat dari kondisi kelembagaan, kondisi pengelolaan hutan serta kondisi usaha saat ini ternyata HKm KPSU Solok Radjo belum mampu menyelesaikan permasalahan tenurial dan mencegah deforestasi hutan. Hal ini terlihat dari maraknya penebangan dan perambahan kawasan hutan lindung bahkan pembangunan jalan beton, mushala dan pesantren di kawasan hutan lindung wilayah kelola HKm KPSU Solok Radjo. Dalam rentang waktu 5 tahun terjadi pengurangan luas tutupan hutan ±144,43 Ha atau rata-rata berkurang 0,9%/tahun. Dominasi perladangan hortikultura yang mengakibatkan hilangnya fungsi lindung kawasan Hutan Lindung ini. Pelaksanaan program oleh HKm KPSU Solok Radjo juga belum maksimal terlihat dari belum dilakukannya penataan areal IUPHKm, rendahnya realisasi RKU dan RKT serta belum adanya upaya penyelsaian konflik tenurial. HKm KPSU Solok Radjo dinilai belum pantas mendapatkan sertifikat platinum karena kelola kawasan dan kelola kelembagaan yang menjadi indikator penilaian belum dilaksanakan secara optimal