KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS REPUBLIK INDONESIA

Proses penegakan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya, berdasarkan pada pasal 66 UUJN harus terlebih dahulu dengan seizin dari Majelis Pengawas Daerah, keberadaan pasal 66 UUJN tersebut sebagai syarat tambahan yang khusus berlaku bagi notaris sebagai suatu syarat yang harus dipatuhi oleh para penegak hukum guna menciptakan penegakan hukum yang berkepastian dalam prakteknya didapati bahwa terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UUJN tersebut oleh para Penegak hukum sering kali tidak dipatuhi oleh para Penyidik dari Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh rumusan masalah diantaranya:1) Kedudukan hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Notaris, 2) Alasan penyidik tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap Notaris yang telah dinyatakan tidak melanggar kode etik oleh Majelis Pengawas Notaris, untuk menjawab rumusan masalah tersebut di atas dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Berdasarkan rumusan serta analisis, maka hasil dari penelitian ini adalah: 1) Kedudukan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia dapat dijadikan sebagai pertimbangan maupun petunjuk bagi penyidik, 2) Proses Penegakan hukum terhadap Notaris masih tetap dilaksanakan oleh pihak pihak Penyidik dikarenakan Penyidik pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan penyidikan hanya berpedoman pada KUHAP dan KUHP. Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Pusat, Pidana