PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERKAIT TINDAK PIDANA MEMASUKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2010)

Notaris diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan pada jenis akta otentik, adanya kesalahan dari isi akta dikarenakan adanya pihak yang menyelundupkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materiil, walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang undang maka akta yang mempunyai salah satu unsur kesalahan tersebut langsung dapat batal secara hukum, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana pemalsuan yang melibatkan notaris, terdapat norma yuridis yang selama ini masih digunakan oleh penyidik, diantaranya yang bersumber dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1). Salah satu contoh putusan dalam perkara ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20 PK/Pid/2010. Penelitian tesis ini merupakan penilitian hukum normatif, Pendekatan yang relevan untuk diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hal ini didasari pada kegiatan mengkaji peraturan perundang• undangan, prinsip-prinsip, dan pandangan ahli (doctrine) tentang Pertanggungjawaban notaris. Tujuan dilakukan penelitian tesis ini (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang Ratio Decidendi hakim dalam memutuskan notaris turut serta dalam tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab notaris jika terdapat keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya. Kata Kunci: Ratio Decidendi, Hakim, Notaris, Pemalsuan, Akta Otenti