KEABSAHAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN PENJUAL MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Lmg)

Kewajiban, pelanggaran, sanksi, pelaksaan putusan pengadilan adalah sebuah proses dan dinamika sosial baik individu dengan individu atau individu dengan badan hukum, dibutuhkan sebuah kepastian hukum dalam hubungan sosial, kepastian itu menuntut hak dan kewajiban, bilamana hak dan kewajiban itu dilanggar akan mengakibatkan sanksi dan tanggungjawab. Putusan pengadilan yang seharusnya menjadi mahkotah bagi hakim dan menjadi marwah bagi pengadilan kembali diuji melalui penulisan ilmiah, perjanjian jual beli hak atas tanah dan bangunan yang tidak prosedur disahkan oleh pengadilan, asas terang/riil dan tunai serta ketentuan perundang-undangan terlihat seolah telah dilakui dengan benar dengan terbitnya akta jual beli, disisi lain prosedur dan alat bukti tidak dijadikan pertimbangan hukum, karya tulis ini meneliti secara normatif dengan mengunakan pendekatan kasus dan konsep. Penulis menggunakan terori kepatisan hukum dan teori pertanggungjawaban sebagai pisau analisanya, dalam kesimpulan penelitian didapatkan hasil berbeda dengan putusan pengadilan. Kata kunci: Keabsahan akta jual beli, pembatalan dan kebatalan akta otentik, perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban hukum