TANGGUNG GUGAT PERSEROAN PERORANGAN JIKA DIPUTUSKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA

Peningkatan Investasi dan kemudahan berusaha merupakan salah satu visi utama dalam berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Upaya Pemerintah untuk membuat iklim investasi dan mudahnya pendirian usaha menjadi salah satu elemen untuk menarik para investor salah satunya lahirnya perseroan perorangan. Jika dianalisis perseroan perorangan hanya didirikan oleh satu orang namun dapat memperoleh status badan hukum, kemudian peneliti menganalisis mengenai pemisahan harta perseroan perorangan dan bagaimana tanggung gugatnya ketika dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemisahan harta pribadi pendiri perseroan perorangan terjadi ketika pemberian status badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6 & 8 PP 8/2021. Akibatnya konsep perbuatan hukum perseroan perorangan sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat sukarela. Hal ini dapat dimaknai bahwa pendirian perseroan perorangan merupakan sebuah inovasi dalam hal kemudahan berusaha dan peningkatan investasi agar UMKM sebagai sasaran perseroan perorangan dapat bertumbuh dan akibat hukum perseroan perorangan yang dinyatakan pailit ialah sama halnya dengan kepailitan yang terjadi kepada perseroan terbatas sebagaimana dalam Undang-Undang 40/2007. Perseroan perorangan apabila dinyatakan pailit akan kehilangan haknya untuk menguasai dan mengendalikan harta kekayaannya karena sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, pengurusan akan harta kekayaan perseroan perorangan diambil alih oleh kurator. Kata Kunci : Perseroan Perorangan, Pailit, Tanggung Guga