KARAKTERISTIK COVERNOTE YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ( STUDI KASUS PUTUSAN No. 1233 K/Pid.Sus/2019 )

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan utama yakni membuat akta autentik terkait dengan perbuatan hukum seseorang termasuk perjanjian kredit. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap fasilitas Bank membuat pencairan kredit dituntut untuk memenuhi target sehingga pihak Bank juga meminta Notaris untuk menerbitkan covernote dimana menurut pihak Bank sebagai pencairan kredit. Permasalahan terjadi ketika Bank tidak memahami karakteristik covernote sehingga berpotensi merugikan Notaris sebagai pejabat umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1233 K/Pid.Sus/2019. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ratio decidendi Putusan Pengadilan terkait penerbitan covernote ialah Covernote diartikan hanya sebagai surat keterangan atau sebagai catatan penutup oleh Notaris yang belum tuntas pekerjaan dalam kaitan tugas dan kewenangannya, sehingga covernote bukan sebagai akta autentik serta bukan untuk mencairkan kredit dan karakteristik covernote yang memberikan perlindungan hukum bagi Notaris ialah a) keterangan yang ada di covernote tersebut Notaris sedapat mungkin dapat menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, b) Pembuatan covernote harus berdasarkan data atau dokumen yang bersifat valid serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, c) Isi daripada covernote harus dinyatakan oleh Notaris bahwa peruntukan covernote kepada para pihak tidak untuk menimbulkan hak dan kewajiban tertentu, d) Notaris dapat membuat klausula baku dalam penerbitan covernote. Kata Kunci : Covernote, Notaris, Perlindungan Huku