KEDUDUKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA HIBAH YANG DIKELUARKAN KEPALA DESA TANPA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Perselisihan mengenai perpindahan hak atas pemberian tanah sering kali terjadi, khususnya di tempat-tempat di mana hukum tidak jelas. Masyarakat umumnya berpikir bahwa perjanjian pemberian tanah bisa diproses melalui kantor kepala desa, yang pada akhirnya akan mengeluarkan sertifikat pemberian tanah sesuai dengan proses yang disyaratkan dalam Pendaftaran Tanah Secara Lengkap dan Sistematis (PTSL). Pembagian hak waris dan pemberian tanah merupakan dua contoh tindakan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah. Oleh sebab itu, perpindahan hak atas tanah yang berasal dari warisan dan pemberian harus dilakukan melalui penyusunan akta yang dibuat oleh dan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perpindahan hak atas tanah yang muncul dari pembagian hibah masih jarang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan akta yang benar, sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Setiap perpindahan hak atas tanah harus dilengkapi dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan diserahkan kepadanya agar diakui secara hukum. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib melaksanakan tugas penting ini. Kata kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hibah, Pejabat Pembuat Akta Tana