PRAKTIK COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Fokus utama penelitian ini adalah Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Dalam Pengelolaan TPA Regional Piyungan Tahun 2020. Dinas Lingkungan dan Kehutanan DIY mengambil sebuah terobosan yaitu bentuk kerjasama dalam pengelolaan sampah dan tidak hanya itu saja melainkan juga sarana dan prasarana lainnya yang berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana praktik collaborative governance yang dilakukan DLHK untuk mengelola sampah di TPA Piyungan penulis menggunakan teori Collaborative Governance yang meliputi trust among participans, pembagian akuntabilitas, jenis struktur jaringan, governance, komitmen terhadap tujuan, information sharing, akses terhadap sumber daya, dan akses terhadap kekuasaan. Dan untuk melihat dampak TPA Piyungan terhadap masyarakat penulis menggunakan teori ekologi politik serta pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK serta Kepala Dusun Ngablak, Nglengkong dan Banyakan III. Selanjutnya dalam mengolah data penulis menemukan bahwasanya saat ini DLHK memenuhi kriteria collaborative governance. Akan tetapi, dalam mengimplementasikannya pemerintah dinilai kurang berhasil karena banyaknya indikator ekologi politik dan pembangunan berkelanjutan yang tidak terpenuhi