Pelembagaan Upaya Administrasi dalam Rangka Perbaikan Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia

Upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum kepada masyarakat dalam rangka memberikan kesempatan sebelum sebuah sengketa administratif diajukan ke peradilan administrasi. Upaya administratif secara umum diatur sebagai sebuah mekanisme penyelesaian menggunakan keberatan dan banding administratif. Di Indonesia, pengaturan upaya administratif telah diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun pasca hadirnya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, membawa sejumlah perubahan paradigma dan prinsip-prinsip dalam hukum administrasi negara maupun dalam proses berperkara penyelesaian sebuah sengketa administratif terkait pelaksanaan upaya administrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah pertama, belum efektifnya pelaksanaan upaya administratif menjadikan penyelesaian gugatan di Peratun terkendala aspek formil, kedua, belum adanya pelembagaan upaya administratif dalam setiap instansi pemerintah agar pemerintah menyadari kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negara. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah pertama, perlunya pemahaman dari berbagai pihak yang berkepentingan terkait upaya administratif baik dari warga masyarakat, pejabat pemerintah, maupun hakim yang memutus perkara, kedua, perlu adanya pelembagaan upaya administratif secara komprehensif dan serentak di seluruh instansi pemerintah.Administrative efforts are a means of legal protection for the community in order to provide an opportunity before an administrative dispute is submitted to administrative court. Administrative efforts are generally regulated as a resolution mechanism using administrative objections and appeals. In Indonesia, administrative efforts are regulated in Law no. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. However, after the arrival of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, brought a number of paradigm changes and principles in state administrative law as well as in the litigation process for the settlement of an administrative dispute related to the implementation of administrative efforts. The research method used in this writing is to use normative juridical research methods. The results of this study are first, the ineffectiveness of the implementation of administrative efforts has resulted in the settlement of lawsuits at the Peratun being constrained by formal aspects, second, there has been no institutionalization of administrative efforts in every government agency so that the government is aware of its obligation to fulfill citizens' rights. The conclusions in this paper are first, the need for understanding from various interested parties regarding administrative efforts from both citizens, government officials, and judges who decide cases, second, there is a need for comprehensive and simultaneous institutionalization of administrative efforts in all government agencies