Independensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi Kejaksaan Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak memiliki independensi secara institusional dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan atau dengan kata lain berada di bawah kekuasaan eksekutif. Selain itu, ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam hal ini Presiden memiliki kekuasaan yang absolut terhadap kedudukan Jaksa Agung. Apabila kinerja Jaksa Agung berlawanan dengan kepentingan Presiden, maka Presiden dapat memberhentikannya secara sepihak. Untuk mengatasi persoalan independensi Kejaksaan Agung, maka Kejaksaan Agung haruslah diletakkan sebagai lembaga negara independen (state auxiliary organ) sehingga Kejaksaan Agung dapat terbebas dari intervensi pihak manapun