Penolakan Permohonan DPC PWRI oleh Komisi Informasi terkait Pembangunan Jalan di Provinsi Lampung

Pemerintah dengan ini merupakan satu-satunya pihak yang melekat tugas dan kewenangan instansi pemerintahan, perusahaan, dan badan independen untuk memberikan pelayanan publik yang merupakan pemenuhan layanan terhadap masyarakat terkait barang, jasa, maupun hal administratif sebagaimana pengaturan hukum. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah sebagai kepastian hukum terkait keberadaan pelayanan publik yang didalamnya menyangkut hubungan masyarakat bersama penyelenggara. Informasi publik secara terbuka adalah hal penting dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang merupakan hak masyarakat sebagai pintu pemenuhan segala hak lain. Sebagai perwujudan sistem yang layak sebagaimana Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah termaktub dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disisi lain juga sebagai perwujudan perlindungan terhadap masyarakat pada pelayanan publik dalam pelaksanaannya. Meski, pelayanan publik dalam pelaksanaannya dijumpai adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah dengan tak sesuai Undang-Undang berujung melanggar Hak Asasi Manusia, pelaksanaannya tidak memenuhi tujuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hingga melahirkan masalah informasi di Komisi Informasi